Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga berlaku terhadap produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Keputusan penghapusan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru diumumkan secara resmi melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menegaskan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Dengan demikian, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Otoritas keamanan AS menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat melibatkan dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Risiko yang dipertimbangkan berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang terstruktur. Meskipun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga memperhatikan risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Dalam lingkungan teknologi modern, satu produk dapat menggunakan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dibangun menggunakan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mencari aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang terpengaruh dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melarang pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menetapkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi diterapkan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang tercakup dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Permohonan tersebut harus disampaikan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Terutama ketika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Kegiatan pemeriksaan tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Ketika pemeriksaan menunjukkan adanya produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus merencanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak mengganggu layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat dibatasi selama proses penyesuaian berlangsung.
Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut dapat memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang memanfaatkan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut termasuk dalam perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Kondisi ini dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Pembatasan terhadap DeepSeek menunjukkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Pengembang model kecerdasan buatan itu mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China memunculkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pembuat kebijakan di Washington mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat membahayakan keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Situasi ini menggambarkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara sebaiknya memahami perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Kebijakan Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menjadi perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dipandang menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini mungkin mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai persaingan teknologi Amerika Serikat dan China.
