Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut menunjukkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.
Keputusan penghapusan tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru diumumkan secara resmi melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menyatakan bahwa pembatasan diterapkan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak langsung menjadi pihak yang diperintahkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Di antara persoalan yang disoroti dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang menyeluruh. Walaupun begitu, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Di samping keamanan informasi, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat menggunakan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Apabila suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mencari aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut memberikan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang terpengaruh dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang kuat. Pengajuan pengecualian perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Di samping instansi federal, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga perlu memperhatikan aturan rantai pasokan tersebut. Terutama ketika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan wajib mengevaluasi kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara menyeluruh. Proses tersebut dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu perlu mempertimbangkan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Dengan pendekatan terencana, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut mungkin memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Penyedia perangkat lunak yang memanfaatkan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat mengalami kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Kebijakan pemerintah federal menunjukkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara bersaing menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih tinggi. Pengembang model kecerdasan buatan itu mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak selalu menjamin kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Faktor keamanan data juga memiliki peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China memunculkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Sementara itu, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Dari sudut pandang ekosistem digital dunia, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang menyediakan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kebijakan DeepSeek Menjadi Babak Baru Keamanan Teknologi AI
Perintah Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan harus diperhatikan secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
