Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Otoritas federal AS memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga menjangkau larangan pengadaan produk yang disediakan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga berlaku terhadap produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut menunjukkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Keputusan penghapusan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru dipublikasikan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menyatakan bahwa pembatasan diterapkan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Alasan Keamanan Nasional di Balik Pembatasan DeepSeek
Bagian dari kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Oleh sebab itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menciptakan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk menentukan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang terpengaruh dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur khusus itu perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan wajib mengevaluasi kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat menjangkau penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Untuk instansi pemerintahan, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara menyeluruh. Kegiatan pemeriksaan tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Ketika pemeriksaan menunjukkan adanya produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Dengan pendekatan terencana, risiko gangguan operasional dapat dikurangi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dalam ekosistem bisnis, kebijakan tersebut dapat memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah
Keputusan Amerika Serikat menunjukkan semakin eratnya hubungan antara perkembangan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara bersaing menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih tinggi. DeepSeek sendiri mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak secara otomatis menentukan kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pembuat kebijakan di Washington mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI kini mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang mengembangkan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat
Keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak dengan sendirinya mengikat seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Ke depannya, keputusan ini mungkin memperkuat pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.
