Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Otoritas federal AS meningkatkan pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diwajibkan menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang disediakan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Perintah resmi tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menegaskan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak menetapkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Salah satu persoalan yang disoroti dalam pembatasan DeepSeek adalah potensi risiko pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Oleh sebab itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dibangun menggunakan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini memberikan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dipandang menghadirkan risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menerbitkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan prosedur tersebut, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang tercakup dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah ditetapkan. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur khusus itu perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Terutama ketika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan perlu memastikan kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Konsekuensi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Ekosistem Kecerdasan Buatan
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Proses tersebut dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Ketika pemeriksaan menunjukkan adanya produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak mengganggu layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut mungkin memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Perusahaan di luar cakupan aturan tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah
Kebijakan pemerintah federal memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara perkembangan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih tinggi. DeepSeek sendiri mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Walaupun begitu, kemampuan teknis suatu model tidak selalu menjamin kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Penilaian risiko rantai pasokan juga memiliki peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China memunculkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Sebaliknya, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang menyediakan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat
Perintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan ini mungkin meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Bagaimana menurut Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.
