Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga menjangkau larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Dokumen kebijakan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru diumumkan secara resmi melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menyatakan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menetapkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Pembedaan ini harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Bagian dari pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah potensi risiko pengelolaan data pengguna. Otoritas keamanan AS mengkhawatirkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Risiko yang dipertimbangkan tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Meskipun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut mengatur mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menetapkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang tercakup dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan tersebut perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan wajib mengevaluasi kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Pembatasan Teknologi DeepSeek Mengubah Pengelolaan Sistem Pemerintah
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Proses tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Apabila teridentifikasi produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat dibatasi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut berpotensi mengubah keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka harus memperhatikan apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat mengalami kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Kebijakan pemerintah federal menunjukkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara bersaing menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Pengembang model kecerdasan buatan itu mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Sementara itu, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mengembangkan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Keputusan Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menjadi perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS membatasi pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini dapat mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.
